Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI Helmizar berfoto bersama dengan Asisten Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya Ahmad Muksin beserta jajaran usai pertemuan. Foto: Nadya/rni

Kabupaten Tasikmalaya selama 5 tahun mendapat alokasi Dana Desa sebesar Rp 1,33 triliun, yang pertahunnya disalurkan kurang lebih sekitar Rp 350 miliar kepada 351 desa se-Tasikmalaya. Pengelolaan Dana Desa diprioritaskan untuk infrastruktur. Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI Helmizar menilai, pengelolaan ini merupakan capaian yang baik. Maka wajar jika dalam penatausahaan dan pertanggungjawaban Dana Desa selama kurun waktu 3 tahun terakhir, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak menemukan temuan dalam laporan hasil pemeriksaan daerah di Tasikmalaya.

“Dana Desa dibagikan kepada 351 desa, dan mereka sesuai prioritas yang diatur di dalam Permendes dan Permendagri, prioritas pertama adalah infrastruktur, sedang 10 persennya adalah untuk pemberdayaan masyarakat desa,” katanya usai pertemuan PKAKN BK DPR RI dengan Asisten Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya Ahmad Muksin beserta jajaran, dalam rangka pengumpulan data dan informasi tentang penggunaan Dana Desa di Tasikmalaya, di Pendopo Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (26/3/2019).

Hal lainnya lagi yang diapresiasi oleh Helmi, biasa Helmizar disapa, adalah kepemilikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di setiap desa se-Tasikmalaya, dengan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang dikelola secara professional, sehingga dapat membentuk badan hukum yang baru.

Kaitannya dengan BUMDes, Analis APBN PKAKN BK DPR RI Teuku Surya Darma menilai pengelolaan Dana Desa di Tasikmalaya telah memperhitungkan kearifan dan keunggulan lokal. Oleh karenanya, dalam pertemuan ini mengemuka BUMDes yang lahir dari keunggulan daerah setempat dan memberikan keuntungan kepada daerah. Salah satu contohnya adalah beras, dimana beras dijadikan salah satu usaha desa dan bisa diekskpor, menurutnya hal ini cukup baik.

“Oleh karenanya, kita harap kondisi ini dipertahankan dan secara otomatis harus disebarluaskan secara baik kepada pemerintahan-pemerintahan desa lainnya, supaya terjadi pemerataan di Tasikmalaya. Selain itu, juga ada upaya yang baik untuk mengoptimalisasi keberhasilan yang dulunya sudah pernah dirasakan pada masa program PNPM. Jadi sekarang keberlangsungannya dijaga dan dipelihara. Bahkan polanya pun sudah diikuti sedikit demi sedikit oleh BUMDes yang lahir dari desanya itu sendiri,” ungkapnya sembari berharap keberhasilan eks PNPM yang diadopsi BUMDes dapat menjadi kebaikan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi aset-aset yang ada di desa itu sendiri.

Dalam kesempatan yang sama, Analis APBN PKAKN BK DPR RI Sukmalalana mengapresiasi peranan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Tasikmalaya yang telah melakukan fungsinya untuk melakukan pengawasan sesuai dengan tupoksinya. Mereka memiliki program pengawasan berbasis risiko dan pengawasan dengan target 100 desa per tahun. Menurutnya ini sudah cukup baik, mengingat jika dilihat berdasarkan keterbatasan jumlah auditor yang ada belum mencukupi.

Sukma, biasa Sukmalalana disapa juga menyoroti kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tasikmalaya yang juga patut diapresiasi karena telah melakukan pembinaan terhadap monitoring evaluasi desa-desa, dimana dari 351 desa yang berasal dari 39 kecamatan itu seluruhnya telah memiliki BUMDes. Camat-camat di Tasikmalaya juga telah melakukan pengawasan terhadap pembinaan daripada tahap awal perencanaan sampai Musrenbangdes sampai pelaporan.

“Juga peran APIP di sini melakukan pemeriksaan dan ditemui kalau ada temuan-temuan, maka yang bergerak di lapangan secara day by day di desa itu adalah camat. Dan saya pikir, peranan dari pemkab terhadap pengelolaan Dana Desa ini sudah berjalan cukup baik. Dan seluruhnya bersinergi sampai dengan organisasi perangkat daerah yang terdekat dengan desa itu adalah camat juga bersinergi,” tutupnya. (ndy/sf)